Jalan Pulang PPP ke Senayan

Table of Contents

Rontalin.com - Pada Pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami ‘pukulan berat’: ia gagal melenggang ke Senayan lantaran hanya berhasil mengantongi suara sebesar 3,87 persen dari total suara nasional. Sementara, ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Kenyataan ini tentu saja memilukan. Apalagi jika kita mau sedikit menoleh pada sejarah: PPP pernah menjadi kekuatan signifikan di parlemen. Pada Pemilu 1999, misalnya, PPP meraih 51 kursi, dan meningkat menjadi 58 kursi pada Pemilu 2004.

Modernisasi Partai dan Kaderisasi

Dalam banyak publikasi DPW dan DPC, PPP mulai menggalakkan pelatihan kader secara masif. Langkah yang ditempuh ini menjadi sinyal bahwa PPP tidak main-main menghadapi dinamika politik ke depan. Selain itu, ini juga dapat dibaca sebagai langkah PPP untuk keluar dari stigma sebagai partai orang-orang tua yang gagap terhadap perubahan. 

Tentu saja geliat di atas merupakan kabar positif. Namun, bukan berarti tanpa catatan. Pertama, apa yang dibutuhkan PPP hari ini lebih dari sekadar perbaikan permukaan, melainkan mesti dirunut kepada sesuatu yang lebih dalam, lebih prinsipil: modernisasi partai. Dalam hal ini, modernisasi partai adalah tentang mengubah cara PPP hadir, bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh publik. 

Paling tidak, PPP mesti bisa hadir dalam menjawab persoalan keseharian publik, mulai dari isu ekonomi keluarga, pendidikan, hingga lapangan kerja dengan tawaran solusi yang konkret. 

Kedua, kader mesti didorong untuk menjadi aktor sosial yang relevan di akar rumput, tidak melulu dicetak sebagai sekadar penggerak elektoral yang bersifat musiman. Sebab jika PPP hanya bersandar pada pendekatan pragmatis jangka pendek, hal itu justru berisiko menggerus kepercayaan publik kepada PPP, dan itu berarti kian menjauhkan PPP dari agenda pembaruan yang berkelanjutan. 

Mencetak Figur Nasional

Krisis lain saat ini adalah PPP seperti tak memiliki atau tak mampu mencetak figur nasional. Dulu, ada nama Hamzah Haz (Ketua Umum PPP dan Wakil Presiden RI 2001-204). Ada nama Ismail Hasan Metareum (Ketua Umum PPP dan tokoh parlemen). Dan Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP dan Menteri Agama RI). Sebab itu, tantangan lain hari ini bagi PPP adalah bagaimana menghadirkan figur nasional. Mengapa? 

Kehadiran figur nasional itu memiliki dampak strategis bagi PPP. Paling tidak, ia bisa menjadi faktor pendukung bagi penguatan elektoral, representasi identitas partai, dan bahkan pada titik tertentu bisa berfungsi untuk mendorong peningkatan daya tawar politik. 

Selain itu, figur nasional juga dapat berperan penting dalam proses konsolidasi internal dan mendorong regenerasi kader, yang pada akhirnya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap PPP.

Selain itu, jika pun PPP kini sehaluan dengan pemerintah, harusnya ada garis pembatas yang jelas antara posisi dukungan dan mekanisme keorganisasian yang menjadi cara sistemik internal untuk mengelola dan memapankan PPP sebagai partai modern.

Perombakan Struktural PPP

Anthony Giddens pernah menulis soal Adaptive Structuration Theory (1970), yang mendeskripsikan bahwa organisasi sesungguhnya diproduksi, direproduksi, dan ditransformasikan melalui penggunaan aturan-aturan sosial.

Dengan mengacu pada teori ini, maka kita bisa membaca bahwa kondisi PPP hari ini tak bisa lepas dari hasil praktik sosial yang terus direproduksi oleh aktor-aktor internalnya. Pembacaan lebih jauh, selama aturan organisasi dan tradisi politik lama digunakan tanpa refleksi dan pembaruan, struktur partai akan cenderung stagnan. 

Oleh karena itu, pada akhirnya pembenahan PPP harus diarahkan pada transformasi praktik agar partai mampu beradaptasi dengan tuntutan politik kontemporer. Perlu juga agenda penataan struktural PPP ke depan, yakni menaikkan reputasi politik PPP yang mengakar. PPP harus bangkit dalam kemandirian dan kader handal serta dinamis.

Sekali lagi, dalam transformasi PPP ini adalah mendorong PPP supaya benar-benar bisa hadir dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat akar rumput, terutama oleh kalangan pemilih. Dengan dirasakan keberadaan dan manfaatnya oleh masyarakat, maka PPP berpotensi memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat.