Rakyat, Bos yang Tak Dianggap

Table of Contents

 

Rontalin.com - Sadarkah kita bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat adalah bos? Semua kekuasaan negara pada dasarnya berasal dari mandat rakyat. Setiap pejabat, dari tingkat desa sampai presiden, dipilih, digaji, dan diberi kepercayaan oleh rakyat. Artinya, mereka bukan penguasa yang boleh bertindak sesuka hati, tetapi pelayan publik yang wajib bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Sumber utama pembiayaan negara adalah pajak yang dibayar rakyat. Dari uang itu, pemerintah membangun jalan dan jembatan, membiayai sekolah dan rumah sakit, memberikan layanan publik, hingga membayar gaji para pejabat. Pajak adalah bentuk kontribusi dan kepercayaan rakyat. Sebagai gantinya, pejabat wajib menjaga amanah melalui transparansi, integritas, serta kebijakan yang berpihak pada publik.

*

Bagaimana cara negara memungut uang dari rakyat? 

Ada banyak jenis pungutan seperti pajak, retribusi, dan cukai. Namun di sini kita bahas beberapa yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Setiap kali kita belanja di minimarket, makan di restoran, pesan kopi, atau melakukan transaksi digital, hampir semuanya dikenakan PPN 11%. Jika kamu membeli barang seharga Rp100.000, maka total yang dibayar menjadi Rp111.000. Tambahan Rp11.000 itulah yang masuk ke kas negara.

Pajak Penghasilan (PPh)

Jika kamu bekerja sebagai pegawai, sebelum menikmati gaji setiap bulan, negara sudah memotong PPh 21. Besarannya progresif, mulai dari 5% hingga 35%, tergantung penghasilan. Jadi, bahkan sebelum kamu menggunakan uangmu untuk kebutuhan rumah tangga, pemerintah sudah menerima setoran rutin dari penghasilanmu.

Cukai

Cukai dikenakan pada barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, seperti rokok. Tarif cukai rokok rata-rata berada di kisaran 55–60% dari harga dasar, belum termasuk pajak tambahan seperti PPN. Artinya, jika harga rokok Rp50.000, lebih dari separuhnya adalah pungutan untuk negara. Setiap batang rokok yang dihisap, ada kontribusi besar yang disetor ke pemerintah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Saat membeli mobil baru, ada berbagai jenis pajak—seperti PPnBM dan PPN—yang membuat total pajak bisa mencapai 30–40% dari harga kendaraan, tergantung kategori mobil. Misalnya, mobil seharga Rp250 juta dapat dikenai pajak sekitar Rp70–100 juta. Setelah mobil dimiliki, pemilik masih wajib membayar pajak tahunan.

*

Hingga hari ini, sekitar 80% pendapatan negara berasal dari pajak. Maka sangat jelas bahwa rakyat adalah pihak utama yang membiayai jalannya pemerintahan. Dari perspektif ini, pejabat publik seharusnya tidak melihat dirinya sebagai pemilik kekuasaan, tetapi sebagai pelayan rakyat. Dalam relasi yang ideal, rakyat menjadi pengawas, sementara pejabat bekerja menjalankan amanah.

Namun realitas di lapangan sering kali berbeda. Banyak kebijakan tidak berpihak pada rakyat. Kritik sering dianggap ancaman. Sebagian pejabat memperlakukan jabatan sebagai privilege, bukan amanah. Padahal mereka dipilih oleh rakyat, disumpah di hadapan rakyat, dan digaji dari uang rakyat. Ketika pejabat lupa siapa bosnya, di situlah demokrasi kehilangan rohnya.

Ketika suara rakyat tidak dianggap, aspirasi masyarakat (baik kritik maupun protes) sering diperlakukan seolah hanya gangguan. Akibatnya muncul jurang kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Kebijakan lebih menguntungkan elit daripada masyarakat luas. Padahal keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan mendengar dan memahami kebutuhan rakyat, karena dari merekalah kekuasaan itu berasal.

Pada akhirnya, kamulah bosnya, sang rakyat. Bukan penguasa yang duduk di kantor mewah itu. Sayangnya, kamu sering menjadi bos yang tak dianggap.