Habis Gelap Terbitlah Scroll: Menagih Intelektual Gen Z

Table of Contents

 

Pergeseran dari habis gelap terbitlah terang menjadi habis gelap terbitlah scroll merupakan sebuah penanda 'kematian daya nalar kritis'. 

Dewasa ini kita kehilangan kemampuan untuk menanggung derita sebagai proses pendewasaan dan memilih untuk membius diri dengan aktivitas nirmakna saat perasaan tidak nyaman menyapa. Dalam buku Representations of the intellectual, Edward Said menegaskan bahwa seorang intelektual adalah individu yang berani menyuarakan kebenaran kepada kekuasaan. Intelektual sejati lebih memilih oposisi dibanding akomodasi. Ia sebagai pencipta bahasa yang menyuarakan kebenaran secara publik. Hal ini dapat kita lihat pada berbagai peristiwa aksi yang dilakukan oleh para kaum intelektual di tanah air. Salah satunya dapat kita lihat pada aksi 28 Agustus 2025 lalu, berbagai kalangan kaum intelektual turun ke jalan menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPR.

Malam 28 Agustus 2025, demonstrasi buruh dan serikat pekerja di depan Gedung DPR mencapai puncak ketegangan. Massa yang menuntut reformasi upah dan hak buruh bentrok dengan aparat keamanan, memicu kekacauan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Affan Kurniawan, seorang sopir ojol berusia 21 tahun yang sedang mencari nafkah malam hari, menjadi korban tak disengaja. Mobil rantis(kendaraan taktis) Barakuda milik Brimob Polda Metro Jaya, yang dikendarai oleh tujuh anggota terdiri dari sopir, komandan regu, dan awak lainnya melaju kencang untuk mengejar atau mengamankan situasi darurat. 

Namun, menurut laporan awal, kendaraan itu tak sengaja menabrak Affan yang sedang melintas di jalur darurat, menewaskannya di tempat akibat luka parah. Video amatir yang beredar menunjukkan detik-detik mencekam: massa mendekat, oknum-oknum itu sempat ditangkap massa sebelum dievakuasi, dan jenazah Affan dimakamkan keesokan harinya di Karet Bivak. Propam Polri langsung bertindak, menahan ketujuhnya untuk pemeriksaan, dengan Komnas HAM menyusul untuk meminta keterangan. Tak ada bukti niat jahat atau pembunuhan sengaja; ini adalah kecelakaan dalam konteks pengamanan yang kacau, di mana oknum-oknum itu hanya menjalankan tugas di bawah tekanan komando. 

Namun, apakah fokus semata hanya pada oknum ini memenuhi keadilan? Michel Foucault, dalam analisisnya tentang disiplin dan hukuman melihat bagaimana negara menggunakan hukuman individual sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan sistemik. Ketujuh Brimob itu bukan monster; mereka adalah produk sistem yang memerintahkan penggunaan rantis kendaraan lapis baja yang dirancang untuk situasi ekstrem seperti kerusuhan bersenjata, bukan demo sipil biasa. Apakah secara sistemik rantis diperlukan dalam demo tersebut? 

Demonstrasi 28 Agustus, meski ricuh, adalah aksi damai yang berujung bentrokan karena respons aparat yang eskalatif. Mengapa Brimob, dengan arsenal militernya, dikerahkan untuk mengawal parlemen, sementara Polri seharusnya menangani pengendalian massa? Menurut penulis ini merupakan sebuah warisan dari militerisme yang masih membayangi demokrasi kita, yang mana keamanan nasional sering menjadi dalih untuk overkill. Jika oknum dihukum berat barangkali pidana pembunuhan tidak sengaja apa yang berubah? Sistem tetap memproduksi oknum baru, karena perintah dari atas tak pernah dipertanyakan. 

Pertanyaan lebih lanjut terkait moral dari para petugas. Apakah pengejaran ketat terhadap individu ini tak akan menurunkan semangat petugas di garis depan? Mari kita pikirkan misalnya seorang polisi atau brimob yang menghadapi situasi kritis massa yang melempar batu, api yang berkobar, ancaman bom Molotov jika setiap kesalahan tak terhindarkan dijadikan skandal nasional, apakah mereka akan ragu bertindak? 

Ini bukanlah sebuah pembelaan atas kekerasan, melainkan sebuah renungan atas absurditas keadilan, seperti yang digambarkan Albert Camus dalam The Myth of Sisyphus bahwa kita menghukum batu yang jatuh, tapi tak pernah mengubah bukit yang memaksanya berguling. Kompolnas memang menuntut sanksi tegas, tapi di mana tuntutan reformasi komprehensif? Mengapa tak ada audit atas protokol pengamanan demo, di mana rantis diganti dengan dialog preventif? Atau peninjauan ulang pelatihan Brimob, agar tidak lagi melihat warga sipil sebagai musuh? 

Dan bagaimana dengan korban seperti Affan seorang pekerja prekariat yang nyawanya hilang di tengah upaya mencari rezeki. Apakah keadilan untuknya hanya tuntutan balas dendam, atau jaminan sistem yang melindungi buruh urban dari arus kekerasan negara?

Isu relevan lainnya menumpuk: tanggung jawab komandan yang memerintahkan mobilisasi rantis, atau bahkan pemerintah yang membiarkan demo berlarut menjadi bentrokan dengan memprovokasi melalui kebijakan anti-buruh. Di X dan media, kemarahan publik tertuju pada wajah oknum, tapi jarang menyentuh akar: bagaimana demokrasi kita masih bergantung pada kekerasan struktural untuk mempertahankan elite? 

Barangkali pertanyaan yang dapat kita gugat ialah apakah keadilan komprehensif mungkin tanpa menggugat seluruh rantai kekuasaan? Rakyat Indonesia, termasuk sopir ojol seperti Affan yang menjadi korban tak berdosa, layak lebih dari sekadar kepuasan hukuman individual. Ini tragedi kita. Oknum dihukum untuk menenangkan massa, namun sistem tetap tidak tersentuh, memperkuat ketidakadilan yang sistematis. Dan di ambang reformasi yang dijanjikan, apakah kita akan terus bergulat dengan bayang-bayang, atau akhirnya menghadapi cahaya kebenaran yang menyilaukan? 

Dulu kita mencari terang untuk melihat dunia, namun kini kita mencari layar memejamkan mata dari realitas kita. Kita telah menukar fajar pencerahan dengan scroll tiktok di layar biru di antara gelap dan terang kita tidak lagi mencari kebenaran melainkan hanya mencari distraksi agar tidak perlu berhadapan dengan sebuah perenungan kritis sebagaimana yang dilakukan oleh para ibu/bapak bangsa. Para kaum intelektual gen z diajak untuk terus bergerak sembari terus berpikir kritis terkait persoalan-persoalan di atas yang belum selesai dalam menata kehidupan bersama yang emansipasi. Sehingga refleksi kritis atas persoalan di atas menjadi sebuah keharusan agar tetap menjaga semangat gerakan pengrusakan hidup bersama oleh gejala otoritarian itu sendiri.

Selamat hari Kartni, kiranya semangat kartini selalu ada dalam setiap gerakan kaum intelektual gen z.